Ditodong Wartawan, Ajudan Gubernur Sumbar Larang Wawancarai Mahyeldi soal Surat Minta Sumbangan

Ditodong Wartawan, Ajudan Gubernur Sumbar Larang Wawancarai Mahyeldi soal Surat Minta Sumbangan

Sumbar, - Salah seorang ajudan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melarang wartawan untuk mewawancarai Buya, sapaan akrab Mahyeldi, soal surat minta sumbangan bertanda tangan gubernur.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (31/8/2021) sore ketika Mahyeldi usai mengerjakan salat Asar di musala yang terdapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar saat istirahat rapat paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Awalnya, awak media berencana meminta klarifikasi tentang surat minta sumbangan tersebut langsung kepada Mahyeldi. Namun, seorang ajudan Mahyeldi langsung menghampiri.

Dia melarang wartawan untuk bertanya kepada gubernur soal surat tersebut dan polemik mobil dinas gubernur. Dia bahkan mengancam akan menghentikan wawancara jika ada wartawan yang menanyakan hal tersebut.

“Kawan-kawan, kalau pertanyaannya surat sama mobil, saya cut. Bapak Tidak mau itu. Saya langsung saja. Finish saja kita langsung. Kalau mau tanya, tanya soal ini saja (pembahasan rapat paripurna), ” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, sejumlah wartawan yang ingin klarifikasi tentang surat minta sumbangan bertanda tangan gubernur pun mengurungkan niatnya. Wartawan pun lalu bertanya soal rapat paripurna.

Padahal, surat tersebut saat ini masih menjadi polemik. Namun, sampai saat ini Mahyeldi masih belum memberikan klarifikasi soal keaslian tanda tangan yang tertera du surat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar itu.

Sekadar diketahui, kasus surat gubernur untuk meminta sumbangan tersebut masih terus diselidiki Polresta Padang. Meskipun dugaan penipuan disebut tidak terbukti atau tidak ditemukan, namun Polresta Padang belum benar-benar menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat, Novrizon mengusulkan hak angket terhadap gubernur untuk menyelidiki kasus surat minta sumbangan.

Sementara itu, sumbangan yang telah dikumpulkan sebanyak Rp170 juta dari perusahaan-perusahaan dan perguruan tinggi, telah dikembalikan kepada penyumbang.

Awalnya, sumbangan tersebut akan digunakan untuk membuat buku profil Sumbar berbentuk soft copy dalam 3 bahasa, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

(Afrizal)

Afrizal

Afrizal

Previous Article

Dugaan Gunakan Ijazah Palsu,  Bupati 50...

Next Article

Gubernur Mahyeldi Tanam Mangrove dan Cemara...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 198

Postingan Tahun ini: 198

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 191

Postingan Tahun ini: 191

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 129

Postingan Tahun ini: 129

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 113

Postingan Tahun ini: 113

Registered: Jul 10, 2020

Profle

Nanang suryana saputra

Ramah Tamah Dengan Menteri BUMM, Bupati Simalungun Sampaikan Rencana Kerjasama Kelola Aset PTPN II dan III di Kota Turis Parapat
Polresta Banyuwangi Gelar Olah TKP di Heroes Cafe Pasca Penggerebekan Tarian Striptis
Polda Jatim dan Polres Lumajang Gelar Perpanjangan SIM Gratis bagi Korban Terdampak Erupsi Semeru
Terkait Aksi Massa Spontan Forkopimda Lakukan Konferensi Pers, Bupati: Situasi covid-19 Masih Memprihatinkan Jaga Kedamain Kekompakan

Follow Us

Recommended Posts

Ditjen IKP dan Biro Humas Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penulisan Siaran Pers
4 Keuntungan Menggunakan Sistem dan Aplikasi ERP untuk Perusahaan
Satpol PP Padang Amankan Badut dan Pengemis
Ada Kepastian Hukum, Kementrian ESDM Optimis  Capai Target Income Investasi Tahun 2022  Rp.71.85 Trilyun
Cintai Lingkungan, Insan Pers Dapat Apresiasi Kementrian LHK